Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan setiap Badan Publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang dibiayai negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate merupakan Badan Publik. Pembentukan PPID IAIN Ternate didasarkan pada:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Keputusan Rektor IAIN Ternate Nomor 190A Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi IAIN Ternate Tahun 2026–2027, ditetapkan di Ternate pada 2 Juli 2026.
PPID IAIN Ternate terdiri atas PPID Utama di tingkat institut dan PPID Pelaksana pada Biro, Fakultas, Pascasarjana, Pusat, dan Ma'had Al-Jami'ah, sehingga setiap permohonan informasi dapat dilayani oleh unit yang menguasai informasi tersebut.
Terakhir diperbarui 17 Oktober 2026